Setiap tahun, pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merinci rencana penerimaan (termasuk dari PAD) dan rencana pengeluaran untuk berbagai program dan kegiatan. APBD ini adalah dokumen publik. Artinya, masyarakat memiliki hak penuh untuk mengakses, membaca, dan memahami isi anggaran tersebut. Keterbukaan ini adalah pilar penting dari tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Mengakses informasi anggaran daerah memungkinkan kita untuk melihat dari mana saja sumber pendapatan daerah berasal, berapa target PAD dari pajak dan retribusi, serta bagaimana rencana alokasi dana tersebut untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Kita bisa membandingkan rencana dengan kebutuhan di lingkungan kita dan melihat apakah prioritas pembangunan sudah sesuai.
Di mana kita bisa mendapatkan informasi anggaran daerah? Pemerintah daerah diamanatkan untuk menyediakan akses ini. Biasanya, dokumen ringkasan atau infografis APBD dipublikasikan di website resmi pemerintah daerah (Pemda). Selain itu, ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap instansi pemerintah yang bertugas melayani permintaan informasi publik, termasuk data anggaran yang lebih rinci. Kantor Badan Keuangan Daerah (BPKD) atau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga merupakan sumber informasi relevan.
Meskipun akses informasi adalah hak, kadang prosesnya tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa website Pemda mungkin belum optimal dalam menyajikan data anggaran secara transparan atau formatnya sulit dipahami awam. Jika informasi tidak tersedia online atau terlalu teknis, kita bisa mengajukan permohonan informasi resmi melalui PPID. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Mengapa repot-repot mengakses informasi anggaran? Karena ini adalah bentuk pengawasan publik yang paling fundamental. Dengan mengetahui anggaran, kita bisa melihat potensi ketidakwajaran dalam pengalokasian dana, memantau realisasi proyek pembangunan, dan memastikan dana pajak kita benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini adalah cara efektif mencegah korupsi dan pemborosan.
AMPPD mendorong setiap warga negara untuk aktif menggunakan haknya dalam mengakses informasi anggaran daerah. Jangan ragu untuk mencari, membaca, dan bertanya. Jika Anda mengalami kesulitan akses, platform seperti AMPPD dapat membantu memfasilitasi atau memberikan panduan. Mari bersama-sama kita jadikan data anggaran bukan sekadar angka di dokumen, tetapi cermin prioritas dan komitmen pemerintah daerah kepada rakyatnya.