Kontribusi masyarakat untuk pembangunan daerah datang dalam berbagai bentuk, yang paling umum adalah melalui pajak dan retribusi daerah. Keduanya merupakan pungutan wajib oleh pemerintah daerah, namun memiliki karakteristik yang berbeda. Memahami jenis-jenis ini membantu kita mengenali kewajiban spesifik kita sebagai wajib pajak atau pengguna layanan, serta mengawal pemungutannya.
Pajak daerah dipungut berdasarkan undang-undang dan tidak secara langsung terkait dengan layanan spesifik yang diterima individu pembayar saat itu. Berdasarkan kewenangannya, ada pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Contoh pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
Berbeda dengan pajak, retribusi daerah adalah pungutan atas pelayanan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah secara langsung dan dapat dinikmati oleh individu atau badan yang membayar. Retribusi daerah dibagi lagi menjadi Retribusi Jasa Umum (misal: pelayanan kebersihan, pelayanan pasar), Retribusi Jasa Usaha (misal: penggunaan kekayaan daerah, pelayanan terminal), dan Retribusi Perizinan Tertentu (misal: Izin Mendirikan Bangunan – IMB).
Mengenali jenis-jenis pajak dan retribusi ini penting agar kita tahu dasar hukum pungutan yang dikenakan pada kita. Misalnya, saat membayar Pajak Bumi dan Bangunan, kita tahu bahwa itu adalah kewajiban tahunan pemilik properti. Saat membayar parkir berlangganan, kita mungkin membayar retribusi parkir yang tarifnya diatur Pemda. Pengetahuan ini mencegah kita dari pungutan liar atau pungutan yang tidak sesuai aturan.
Dengan memahami ragam jenis pajak dan retribusi, kita tidak hanya memenuhi kewajiban kita dengan benar, tetapi juga bisa lebih efektif dalam mengawal proses pemungutannya dan menuntut transparansi penggunaannya. Jika ada pungutan yang terasa janggal, pengetahuan tentang jenis-jenis ini menjadi modal awal untuk mempertanyakan dan melaporkannya.